BANGKA SELATAN — Kasus dugaan penyelundupan sekitar 6 ton solar subsidi di wilayah perairan Sadai terus menjadi perhatian masyarakat. Publik kini mempertanyakan langkah aparat penegak hukum yang sejauh ini baru menetapkan nahkoda kapal sebagai pihak yang diamankan, sementara dugaan keterlibatan aktor lain yang ramai disebut masyarakat dinilai belum tersentuh.
Perkara ini mencuat setelah Tim Tipidsus Satreskrim Polres Bangka Selatan mengamankan KM Usaha Mulia 17 GT di kawasan Dermaga Penutuk. Dari kapal tersebut, petugas menemukan ribuan liter solar subsidi yang dikemas menggunakan drum dan jerigen berbagai ukuran.
Seiring berkembangnya kasus, perhatian masyarakat mulai mengarah pada dugaan jalur distribusi BBM subsidi dari SPBN Celagen yang berada di Pulau Pongok. Sejumlah nelayan mengaku dalam beberapa waktu terakhir kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk melaut, namun di saat bersamaan justru terungkap adanya pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan kapal.
“Nelayan sering mengeluh solar kosong atau susah didapat. Tapi kok bisa ada pengiriman sampai berton-ton seperti ini,” ujar seorang warga pesisir yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Dalam perkembangan informasi di tengah masyarakat, nama Haji RHMN mulai ramai diperbincangkan dan diduga memiliki kaitan dengan distribusi solar subsidi tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan keterlibatan pihak yang disebut masyarakat tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik. Masyarakat menilai penanganan perkara seharusnya tidak berhenti hanya pada pihak nahkoda kapal semata, melainkan juga menelusuri dugaan aktor utama, jalur distribusi, hingga pihak yang diduga mengatur pasokan BBM subsidi dari SPBN menuju kapal pengangkut.
“Kalau memang ada dugaan pihak lain yang terlibat, harus dibuka terang. Jangan cuma nahkoda yang ditangkap, sementara aktor utama kalau memang ada justru tidak disentuh,” ungkap salah satu tokoh masyarakat pesisir.
Warga berharap aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan dalam mengusut perkara tersebut. Mereka juga meminta kepolisian mendalami seluruh informasi yang berkembang di masyarakat agar penanganan kasus tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
Selain itu, nelayan kecil mendesak adanya pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah pesisir Bangka Selatan. Mereka khawatir praktik penyaluran yang diduga tidak tepat sasaran dapat semakin menyulitkan nelayan tradisional memperoleh solar untuk kebutuhan melaut.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan proses penyidikan dan pengembangan terkait kasus dugaan penyelundupan solar subsidi tersebut. Sementara publik terus menunggu langkah tegas aparat dalam mengungkap siapa saja pihak yang diduga terlibat di balik pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar itu.(Citra)
About the Author
