BANGKA BELITUNG — Lebih dari 300 orang dijadwalkan turun ke jalan di Kota Pangkalpinang pada Kamis, 10 September 2026. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdzolimi (ALMASTER) Bangka Belitung tersebut akan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Pemberitahuan aksi telah disampaikan ALMASTER Babel kepada Kapolresta Pangkalpinang melalui surat Nomor 014/ALMASTER-BABEL/IX/2026 tertanggal 1 September 2026.
Dalam aksi tersebut, ALMASTER mengusung tema “Diskresi Ekonomi di Sektor Hutan, Tambang Rakyat dan Hukum.”Sedikitnya terdapat sejumlah persoalan utama yang akan disampaikan kepada DPRD Babel. Aspirasi tersebut berkaitan dengan persoalan kawasan hutan, pertambangan rakyat, tata niaga timah, hingga kepastian hukum bagi masyarakat.
Soroti Kawasan Hutan dan Lahan MasyarakatSalah satu tuntutan ALMASTER berkaitan dengan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Tengah.
ALMASTER meminta adanya pelepasan dan penghapusan kawasan hutan yang bersinggungan dengan lahan masyarakat. Mereka juga mendesak pemerintah dan instansi terkait mengevaluasi status kawasan tersebut serta memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat atas lahan dan sumber daya ekonomi yang berada di dalamnya.
Menurut ALMASTER, persoalan status kawasan tersebut perlu mendapatkan kejelasan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian terkait legalitas pemanfaatan lahan.Minta Evaluasi Satlap Tricakti dan Satgas PKHPersoalan berikutnya menyasar Satlap Tricakti dan Satgas PKH.
ALMASTER meminta dilakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi, dasar hukum serta batas kewenangan kedua satuan tersebut.Mereka juga menyoroti prosedur tindakan terhadap masyarakat, termasuk terkait pengamanan alat berat yang berada di rumah maupun lingkungan masyarakat.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar setiap tindakan terhadap masyarakat memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Transparansi PT Timah soal Asal dan Tata Niaga BijihIsu pertimahan menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut.ALMASTER meminta PT Timah Tbk memberikan transparansi terkait sejumlah informasi yang sebelumnya telah mereka minta.
Di antaranya mengenai mitra binaan, asal bijih timah, mekanisme pengumpulan dan pengiriman bijih, hingga tata niaga komoditas timah.ALMASTER juga mempersoalkan penggunaan narasi “penyelundupan Belitung-Bangka atau sebaliknya” yang mereka nilai tidak semestinya digeneralisasi tanpa dasar dan bukti yang jelas.Mereka menilai narasi tersebut berpotensi berdampak terhadap aktivitas usaha masyarakat, mata pencaharian serta hubungan ekonomi antarmasyarakat di Bangka Belitung.
Kekhawatiran mengenai munculnya persepsi monopoli dan ketidakadilan dalam tata niaga timah juga menjadi bagian dari aspirasi yang akan disampaikan.Minta Kejelasan Penerapan UU Perampasan AsetTuntutan lainnya berkaitan dengan Undang-Undang Perampasan Aset.
ALMASTER meminta DPRD Babel bersama Forkopimda meneruskan aspirasi masyarakat kepada DPR RI guna memperoleh kejelasan mengenai substansi dan penerapan aturan tersebut apabila dikaitkan dengan aktivitas pertambangan rakyat.
Menurut mereka, kejelasan aturan diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian hukum maupun perlakuan yang dinilai diskriminatif.Minta Pengamanan KepolisianSelain menyampaikan aspirasi, ALMASTER Babel juga meminta pihak kepolisian memberikan pengamanan selama aksi berlangsung.
Dalam surat pemberitahuan, ALMASTER menyatakan aksi akan digelar secara damai dan tertib. Massa juga menyatakan komitmen untuk tidak melakukan tindakan anarkis, menghormati hak masyarakat lainnya serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lima pokok persoalan yang dibawa ALMASTER akan disampaikan langsung kepada DPRD Babel untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana DPRD Babel dan pihak terkait merespons berbagai aspirasi yang akan disampaikan ratusan massa tersebut pada 10 September 2026.
About the Author
