PANGKALPINANG, BABEL NEWS UPDATE – Kondisi tata niaga pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menjadi sorotan. Pasalnya, harga jual timah di tingkat penambang rakyat disebut masih mengalami tekanan, meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026 tentang perbaikan tata kelola pertambangan timah.
Tokoh Pemuda Bangka Belitung, Fahrizan alias Buntuk, menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian terhadap persoalan harga beli timah di tingkat penambang rakyat.
Menurutnya, terdapat selisih harga yang diperkirakan mencapai Rp200 ribu per kilogram dibandingkan harga yang dinilai wajar. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau diasumsikan volume transaksi 10 ribu ton per bulan, dengan selisih harga Rp200 ribu per kilogram, maka potensi selisih nilai ekonomi mencapai Rp2 triliun setiap bulan,” ungkap Fahrizan, yang juga merupakan Sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Babel, kepada media ini.
Buntuk menilai ketidakpastian hukum yang masih dirasakan penambang rakyat menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan. Padahal, penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2026 pada Agustus 2026 diharapkan dapat memberikan kejelasan tata kelola pertambangan timah, termasuk mengakhiri ketidakpastian yang selama ini dihadapi masyarakat penambang.
“Uang sebesar Rp2 triliun itu, manakala masuk ke nadi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, tentu akan sangat menyegarkan kehidupan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk,” sambungnya.
Ia juga memaparkan bahwa apabila selisih harga tersebut berlangsung secara konsisten, potensi akumulasi nilai ekonomi dalam satu tahun dapat mencapai Rp24 triliun.
Buntuk menduga selisih harga tersebut berpotensi menjadi ruang munculnya praktik biaya koordinasi atau fee dalam rantai perdagangan timah, khususnya pada aktivitas pertambangan yang tidak memiliki kepastian legalitas.
“Potensi selisih ini seharusnya menjadi hak ekonomi rakyat penambang dan menjadi potensi peningkatan ekonomi daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Buntuk menyoroti dugaan adanya praktik pungutan atau aliran biaya tidak resmi yang menurutnya perlu ditelusuri secara serius. Ia menyebut sejumlah pihak, mulai dari oknum aparat penegak hukum, aparatur desa, pemerintah daerah, oknum media hingga pihak perusahaan, termasuk PT Timah Tbk, perlu menjadi perhatian dalam pembenahan tata niaga pertimahan.
Namun, berbagai dugaan tersebut memerlukan penelusuran dan pembuktian oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan tudingan tanpa dasar terhadap pihak tertentu.
Menurut Buntuk, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh pemangku kepentingan di Negeri Serumpun Sebalai. Tata kelola pertimahan seharusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Belitung, terutama karena sektor pertambangan timah masih menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi daerah.
Ia menegaskan, proyeksi Rp24 triliun per tahun tersebut merupakan asumsi berdasarkan selisih harga dan volume transaksi yang disampaikan, bukan angka kerugian negara atau penerimaan daerah yang telah terverifikasi.
“Hitungan Rp24 triliun itu baru asumsi dari sektor penambangan ilegal di luar pungutan resmi seperti pajak dan royalti negara. Jika uang Rp2 triliun per bulan itu dibagi rata dengan asumsi jumlah penduduk Bangka Belitung sebanyak 1,3 juta jiwa, apakah masyarakat sudah merasakan dampak ekonomi dari eksploitasi dan eksplorasi?” papar Buntuk.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai tata niaga timah.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi harga, serta mekanisme perdagangan yang jelas agar kekayaan sumber daya alam timah benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Bangka Belitung.
About the Author
