JAKARTA – Tuntutan mengenai transparansi dan keterbukaan dokumen pendidikan pejabat publik kembali menjadi perhatian. Kali ini, pesan yang disuarakan masyarakat melalui sebuah poster menyoroti perlunya pemeriksaan keabsahan ijazah seluruh pejabat negara di Indonesia, mulai dari jajaran menteri, anggota DPR, hingga pejabat publik lainnya.
Dalam seruan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diminta untuk mendorong langkah konkret agar persoalan keabsahan ijazah tidak hanya menjadi perhatian terhadap individu tertentu, tetapi juga diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh penyelenggara negara.
Pesan utama yang disampaikan cukup tegas: apabila transparansi dan pemeriksaan dokumen pendidikan dianggap penting bagi pejabat publik, maka prinsip yang sama semestinya berlaku bagi semua orang yang menduduki jabatan pemerintahan.
Masyarakat menginginkan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda dalam persoalan pemeriksaan dokumen pendidikan. Jangan sampai perhatian publik hanya tertuju pada polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sementara dokumen pendidikan pejabat lainnya tidak pernah menjadi perhatian yang sama.
PRESIDEN PRABOWO DIMINTA JANGAN TEBANG PILIHDesakan kepada Presiden Prabowo bukan tanpa alasan.
Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas.
Menteri merupakan pejabat yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan membantu Presiden dalam mengelola berbagai sektor negara. Begitu pula anggota DPR yang memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Karena itu, masyarakat menginginkan adanya standar keterbukaan yang sama terhadap seluruh pejabat publik, termasuk mengenai riwayat pendidikan dan dokumen ijazah yang menjadi bagian dari persyaratan administrasi jabatan.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan polemik yang berkepanjangan mengenai ijazah satu atau dua tokoh, sementara persoalan transparansi secara lebih luas tidak mendapatkan perhatian.
Jika memang tidak ada persoalan dengan dokumen pendidikan para pejabat, pemeriksaan melalui mekanisme resmi justru dapat menjadi kesempatan untuk memberikan kepastian dan menjawab berbagai pertanyaan publik.
MENGAPA HANYA JOKOWI DAN GIBRAN YANG MENJADI SOROTAN?Salah satu pesan yang paling menonjol dalam poster tersebut adalah seruan agar pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.
Masyarakat menghendaki agar seluruh pejabat negara mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya, apabila terdapat laporan, pengaduan, atau bukti awal yang memerlukan klarifikasi mengenai dokumen pendidikan seorang pejabat, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan politik.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak boleh hanya menjadi slogan. Semua pihak harus mendapatkan perlakuan yang adil, baik pejabat tinggi negara maupun masyarakat biasa.Namun demikian, pemeriksaan terhadap keabsahan ijazah harus dilakukan secara objektif dan profesional.
Tidak boleh ada seseorang yang langsung dituduh menggunakan dokumen tidak sah hanya berdasarkan opini, dugaan, ataupun informasi yang belum terverifikasi.Kepastian harus diperoleh melalui dokumen resmi, lembaga pendidikan terkait, serta mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
MENTERI DAN ANGGOTA DPR JUGA HARUS MENJUNJUNG TINGGI KETERBUKAANTuntutan pemeriksaan yang lebih luas juga menyasar para menteri dan anggota DPR di seluruh Indonesia.Sebagai pejabat publik, mereka memegang tanggung jawab besar terhadap kepentingan masyarakat.
Kepercayaan rakyat merupakan modal penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan lembaga perwakilan.
Oleh sebab itu, keterbukaan mengenai persyaratan administrasi jabatan, termasuk kualifikasi pendidikan, merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.
Masyarakat tentu berharap tidak ada standar ganda. Jangan hanya masyarakat biasa yang dituntut memenuhi seluruh persyaratan administrasi secara ketat, sementara pejabat yang memiliki kekuasaan justru tidak mendapatkan standar pemeriksaan yang jelas ketika muncul pertanyaan mengenai dokumen pendidikannya.
Pemeriksaan bukan berarti semua pejabat harus dianggap bermasalah. Sebaliknya, pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan aturan dapat memberikan kepastian bahwa dokumen yang digunakan memang dapat dipertanggungjawabkan.
TRANSPARANSI UNTUK MENJAGA KEPERCAYAAN RAKYATDi tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap integritas pejabat negara, pemerintah perlu menunjukkan bahwa keterbukaan bukan sekadar janji politik.
Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui pidato, program pembangunan, maupun kebijakan ekonomi. Kepercayaan juga tumbuh ketika pemerintah mampu memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik.
Presiden Prabowo diharapkan dapat menjadikan tuntutan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat sistem pengawasan dan verifikasi administrasi pejabat negara.Lembaga yang memiliki kewenangan juga diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu.Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya harus berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila dokumen dinyatakan sah setelah melalui pemeriksaan, hasil tersebut juga perlu disampaikan secara transparan sesuai aturan yang berlaku.
JANGAN ADA STANDAR GANDA, SEMUA PEJABAT HARUS SAMA DI HADAPAN HUKUMPada akhirnya, pesan yang ingin disampaikan melalui poster tersebut adalah pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pemeriksaan dokumen pendidikan pejabat publik.
Rakyat tidak menginginkan pemeriksaan yang hanya ramai ketika menyangkut tokoh tertentu, kemudian berhenti ketika menyentuh pejabat lainnya.Jika transparansi menjadi prinsip yang diperjuangkan, maka prinsip tersebut harus berlaku bagi seluruh pejabat negara tanpa terkecuali, tentu dengan tetap memperhatikan dasar hukum, kewenangan lembaga, dan bukti yang tersedia.Presiden Prabowo diharapkan mampu memberikan perhatian terhadap tuntutan transparansi tersebut agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sebab, jabatan bukanlah alasan untuk menghindari keterbukaan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan publik.Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya.
Jangan hanya satu atau dua orang yang menjadi sorotan. Jika memang ingin mengedepankan transparansi, usut dan verifikasi seluruh dokumen pejabat negara sesuai aturan yang berlaku.
JANGAN TEBANG PILIH! TRANSPARANSI HARUS BERLAKU UNTUK SEMUA, BUKAN HANYA UNTUK ORANG-ORANG TERTENTU!(Citra)
About the Author
