
BANGKA TENGAH – Sungguh miris! Fasilitas umum yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan masyarakat justru mengalami kerusakan parah akibat aktivitas penambangan timah yang berlokasi tepat di depan Posyandu Sampur, Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.
Aktivitas tambang timah yang disebut-sebut berkedok mitra PT Timah tersebut menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan penambangan itu diduga telah menghancurkan fasilitas umum, bahkan kondisi jalan dilaporkan nyaris putus akibat aktivitas tambang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, nama Indra dan Iqbal diduga berperan sebagai pengurus lapangan dalam aktivitas penambangan tersebut.
Selain itu, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum anggota Airud berinisial HAR yang disebut-sebut berada di belakang aktivitas tambang tersebut.
Dugaan keterlibatan sejumlah pihak ini perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum. Hingga kini, informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak yang disebutkan.
Pihak Desa Dipertanyakan, Fasilitas Umum Jadi Korban
Tidak hanya aktivitas tambang yang menjadi sorotan, sikap pemerintah desa juga menuai pertanyaan.
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan pihak Desa Kebintik terhadap kegiatan penambangan yang diduga telah merusak fasilitas umum tersebut.
Jangan sampai muncul kesan pemerintah desa tutup mata, sementara kerusakan fasilitas umum semakin nyata dan masyarakat yang harus menanggung dampaknya.
Padahal, fasilitas umum merupakan aset bersama yang seharusnya dilindungi, bukan dikorbankan demi kepentingan aktivitas penambangan.
Desakan kepada Aparat Penegak Hukum dan PT Timah
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, agar segera turun ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut.
PT Timah juga diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status kemitraan, legalitas kegiatan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasional penambangan di lokasi tersebut.
Jika ditemukan pelanggaran hukum maupun kerusakan fasilitas umum akibat aktivitas tambang, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan sampai nama kemitraan PT Timah dijadikan tameng untuk menjalankan aktivitas yang justru merugikan masyarakat.
Publik menunggu tindakan nyata.
Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika menyentuh pihak-pihak yang diduga memiliki beking atau kekuatan di belakang aktivitas tambang.(Citra)
