
BANGKA TENGAH – Kerusakan fasilitas umum akibat aktivitas penambangan timah di depan Posyandu Sampur, Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, menuai sorotan dan keprihatinan. Fasilitas yang seharusnya dijaga demi kepentingan masyarakat justru diduga menjadi korban aktivitas penambangan timah yang disebut-sebut berkedok mitra PT Timah.
Kondisi jalan umum di lokasi tersebut dilaporkan mengalami kerusakan serius, bahkan sebagian badan jalan tampak nyaris putus akibat aktivitas penambangan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan, tanggung jawab, serta keseriusan pihak-pihak terkait dalam menjaga fasilitas umum milik masyarakat.Ironisnya, lokasi aktivitas penambangan tersebut berada tepat di depan Posyandu Sampur.
Tempat yang seharusnya menjadi fasilitas pelayanan masyarakat kini justru berhadapan dengan persoalan kerusakan infrastruktur yang diduga berkaitan dengan kegiatan pertambangan.
Kades Kebintik Seakan Tutup Mata, Pengawasan DipertanyakanDi tengah kondisi tersebut, sikap Kepala Desa Kebintik turut menjadi sorotan.
Masyarakat mempertanyakan apakah pemerintah desa mengetahui adanya aktivitas penambangan yang diduga telah mengakibatkan kerusakan fasilitas umum tersebut.
Jika aktivitas itu berlangsung di wilayah Desa Kebintik, sejauh mana pemerintah desa melakukan pengawasan? Apakah sudah pernah dilakukan teguran, pemeriksaan, atau koordinasi dengan instansi terkait?
Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah desa seolah tutup mata ketika fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebab, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila terdapat kegiatan yang berpotensi merugikan kepentingan umum.
Publik tentu menunggu penjelasan langsung dari Kades Kebintik. Masyarakat berhak mengetahui apakah pemerintah desa sudah mengetahui persoalan tersebut dan langkah apa yang akan dilakukan untuk menyikapinya.
Nama Indra, Iqbal dan Oknum Airud HAR Ikut Menjadi SorotanSelain persoalan kerusakan fasilitas umum, berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul nama Indra dan Iqbal yang diduga berperan sebagai pengurus lapangan aktivitas penambangan tersebut.
Bahkan, terdapat informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota Airud berinisial HAR yang disebut-sebut berada di belakang aktivitas tambang tersebut.Informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak ini perlu ditelusuri secara profesional dan transparan.
Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya memeriksa aktivitas penambangan di lapangan, tetapi juga menelusuri siapa saja pihak yang mengatur, mengendalikan, serta memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Pihak-pihak yang namanya disebutkan juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak.Berkedok Mitra PT Timah, Legalitas Harus DibukaHal lain yang tidak kalah penting adalah status kemitraan aktivitas penambangan tersebut.
Jika benar kegiatan itu menggunakan nama atau fasilitas kemitraan PT Timah, maka perusahaan perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Apakah lokasi penambangan tersebut benar masuk dalam wilayah kerja yang diperbolehkan?
Apakah kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan? Siapa pihak yang bertanggung jawab apabila aktivitas tersebut terbukti menyebabkan kerusakan fasilitas umum?Jangan sampai nama kemitraan PT Timah justru dijadikan tameng untuk melakukan aktivitas yang berujung pada kerugian masyarakat.
PT Timah juga diharapkan tidak tinggal diam dan segera melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, termasuk memastikan apakah pihak yang menjalankan aktivitas benar-benar memiliki hubungan kemitraan resmi dengan perusahaan.
Siapa yang Akan Memperbaiki dan Bertanggung Jawab?
Pertanyaan paling mendasar yang kini muncul di tengah masyarakat adalah siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan jalan umum di depan Posyandu Sampur?
Apakah masyarakat harus menerima begitu saja kerusakan fasilitas umum tersebut? Apakah pemerintah desa akan membiarkan kondisi jalan semakin parah tanpa kepastian perbaikan?
Jangan sampai masyarakat yang tidak menikmati keuntungan dari aktivitas penambangan justru harus menanggung dampak kerusakannya.Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta PT Timah diminta segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.
Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan diminta mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan.
Jangan Tunggu Jalan Putus Total Baru Bertindak!Persoalan ini bukan sekadar masalah aktivitas tambang timah, melainkan menyangkut keselamatan, kepentingan umum, dan hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang layak.
Masyarakat tidak membutuhkan janji atau sekadar pernyataan. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, pemeriksaan transparan, kejelasan legalitas aktivitas tambang, serta kepastian pemulihan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Jangan sampai hukum hanya tajam terhadap penambang kecil, sementara pihak-pihak yang diduga menjadi pengurus, pengendali, maupun pihak yang memperoleh keuntungan justru luput dari pemeriksaan.
Kini publik menunggu keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum serta sikap pemerintah Desa Kebintik.Fasilitas umum bukan milik pengurus tambang, bukan milik perusahaan, dan bukan milik segelintir orang. Fasilitas umum adalah hak masyarakat.
Jika rusak akibat aktivitas pertambangan, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkannya.(Citra)
