
BANGKA BARAT, BABEL NEWS UPDATE — Keberadaan plang larangan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, meskipun plang larangan telah dipasang, aktivitas penambangan timah yang diduga ilegal di kawasan tersebut disebut masih tetap berjalan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: apa fungsi pemasangan plang larangan jika aktivitas yang diduga melanggar aturan masih berlangsung?
Pemasangan plang larangan semestinya menjadi bentuk peringatan sekaligus penegasan bahwa kawasan tersebut tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
Namun, apabila kegiatan penambangan masih terus berlangsung, efektivitas pengawasan dan tindak lanjut dari pihak berwenang patut dipertanyakan.
Jangan Sampai Plang Larangan Hanya Menjadi Pajangan
Keberadaan plang larangan tentu tidak cukup apabila tidak disertai pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Jika benar aktivitas penambangan tanpa izin masih berlangsung di kawasan DAS Kampak, pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan status perizinan, dampak lingkungan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
DAS merupakan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan, terutama dalam menjaga tata air dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Aktivitas penambangan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan sedimentasi, kerusakan alur sungai, serta dampak terhadap ekosistem di sekitarnya.
Karena itu, pemasangan plang larangan seharusnya diikuti langkah nyata, bukan sekadar menjadi simbol peringatan tanpa pengawasan berkelanjutan.
Pihak Berwenang Diminta Turun ke Lapangan
Instansi terkait, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pengecekan terhadap dugaan aktivitas tambang timah di DAS Kampak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.
Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan hendaknya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengawasan juga perlu memastikan apakah plang larangan masih berlaku, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan mengapa aktivitas yang dipersoalkan masih dapat berlangsung.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tanggapan resmi pihak berwenang terkait dugaan aktivitas tersebut belum dicantumkan dalam laporan ini.
BABEL NEWS UPDATE akan terus menyoroti persoalan ini demi mendorong transparansi, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan di Bangka Barat.(Citra)
