
BANGKA SELATAN — Pengungkapan dugaan penyelundupan sekitar 6 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar di wilayah perairan Sadai kini terus menjadi sorotan publik. Kasus yang menyeret perhatian masyarakat pesisir itu perlahan mulai membuka dugaan adanya permainan distribusi BBM subsidi dalam skala besar yang diduga melibatkan jalur pasokan dari SPBN Celagen Pulau Pongok.
Kasus tersebut mencuat setelah Tim Tipidsus Satreskrim dari Polres Bangka Selatan mengamankan sebuah kapal KM Usaha Mulia 17 GT di kawasan Dermaga Penutuk. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, aparat menemukan ribuan liter solar subsidi yang dikemas menggunakan drum serta jerigen berbagai ukuran.
Pengungkapan itu langsung memunculkan reaksi keras dari masyarakat, khususnya para nelayan kecil di wilayah Sadai dan Pulau Pongok. Pasalnya, di tengah sulitnya nelayan memperoleh solar subsidi untuk melaut, justru aparat menemukan pengangkutan BBM subsidi dalam jumlah besar yang diduga hendak disalurkan secara ilegal.
Sejumlah nelayan mengaku dalam beberapa bulan terakhir mereka sering mengalami kesulitan mendapatkan solar subsidi. Bahkan, tidak sedikit nelayan yang terpaksa mengurangi aktivitas melaut akibat terbatasnya pasokan BBM.
“Sudah sering nelayan mengeluh solar kosong atau susah didapat. Kadang harus menunggu lama. Tapi anehnya bisa ada pengiriman sampai berton-ton seperti ini,” ungkap salah satu warga pesisir yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai mempertanyakan sistem distribusi BBM subsidi di kawasan pesisir Bangka Selatan. Dugaan publik kini mengarah pada kemungkinan adanya kebocoran distribusi dari SPBN Celagen Pulau Pongok yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil.
Nama Haji RHMN pun kini ramai diperbincangkan masyarakat. Sosok tersebut disebut-sebut memiliki kaitan dengan distribusi solar subsidi yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum. Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi terkait sejauh mana dugaan keterlibatan pihak yang namanya disebut publik tersebut.
Yang menjadi perhatian masyarakat, meski kasus ini sudah ramai menjadi sorotan dan proses penyidikan terus berjalan, Haji RHMN disebut masih bebas beraktivitas seperti biasa. Kondisi itu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat pesisir yang berharap aparat bertindak tegas dan transparan dalam mengusut perkara tersebut.
Warga meminta aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan atau sopir pengangkut semata, melainkan juga mengusut dugaan aktor besar di balik distribusi BBM subsidi tersebut. Menurut masyarakat, pengangkutan solar subsidi hingga mencapai sekitar 6 ton dinilai tidak mungkin berjalan tanpa adanya jaringan distribusi yang terorganisir.
“Kalau sampai ribuan liter bisa keluar dan diangkut kapal, berarti harus ditelusuri dari mana asalnya dan siapa yang bermain di belakangnya,” ujar warga lainnya.
Publik juga mendesak agar aparat melakukan audit terhadap distribusi solar subsidi di SPBN kawasan Pulau Pongok dan Sadai untuk memastikan penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran kepada nelayan kecil.
Selain itu, masyarakat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi. Nelayan berharap solar subsidi yang menjadi hak mereka tidak lagi bocor ke pihak-pihak yang diduga memperjualbelikan BBM demi keuntungan besar.
Kasus dugaan penyelundupan solar subsidi ini kini menjadi perhatian luas masyarakat Bangka Selatan. Publik menunggu keberanian aparat dalam mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi ilegal yang bermain di balik pengangkutan BBM subsidi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap kasus dugaan penyelundupan solar subsidi di wilayah perairan Sadai.(Citra)
