
Bangka barat–Aktivitas tambang timah ilegal di perairan Laut Keranggan, wilayah Muntok, kembali menjadi sorotan tajam publik. Di tengah maraknya operasi ponton pasca perayaan Idul Fitri, muncul dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian yang disebut-sebut ikut “bermain” di balik aktivitas tersebut.
Nama Dir, yang dikabarkan merupakan anggota Polres Bangka Barat, mencuat ke permukaan. Ia diduga memiliki peran dalam mengatur aktivitas tambang ilegal di lapangan. Informasi ini ramai diperbincangkan masyarakat dan dikutip dari media target silet.com, yang lebih dahulu mengangkat isu tersebut ke publik.
Dalam laporan yang beredar, disebutkan bahwa aktivitas tambang ilegal di Laut Keranggan kembali menggeliat tak lama setelah suasana lebaran mereda. Puluhan ponton disebut beroperasi secara terang-terangan, bahkan di siang hari, tanpa adanya penindakan berarti dari aparat berwenang.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, praktik tambang ilegal dinilai sulit berjalan bebas tanpa adanya dugaan “perlindungan” dari oknum tertentu. Nama Dedi Irawan pun kemudian dikaitkan dengan dugaan pengaturan di lapangan, meski hingga kini belum ada bukti resmi yang dipublikasikan.
Sejumlah warga pesisir mengaku resah dan kecewa. Selain merusak lingkungan laut, aktivitas tambang ilegal juga berdampak langsung terhadap hasil tangkapan nelayan yang semakin menurun akibat air laut yang keruh dan rusaknya ekosistem.
“Setelah lebaran, bukannya berhenti, malah makin banyak ponton. Kalau benar ada oknum yang terlibat, ini sangat mencoreng institusi,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Polres Bangka Barat terkait dugaan yang beredar. Hal ini membuat publik semakin mendesak adanya transparansi dan tindakan tegas untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Tokoh masyarakat setempat juga meminta agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Mereka menekankan pentingnya investigasi menyeluruh dan profesional guna memastikan apakah benar terdapat keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal tersebut.
“Kalau memang tidak benar, harus segera dibantah secara resmi. Tapi kalau terbukti, siapapun dia harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Kasus ini kembali mempertegas bahwa persoalan tambang timah ilegal di Bangka Barat bukan hanya soal penertiban di lapangan, tetapi juga menyangkut integritas aparat. Publik kini menunggu langkah nyata dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan ini, sekaligus menghentikan praktik ilegal yang terus merugikan lingkungan dan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Bangka Barat terkait isu yang dikutip dari media target silet.com tersebut.(Citra)


