
BANGKA TENGAH – Kondisi jalan di depan Posyandu Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, semakin memprihatinkan. Infrastruktur yang seharusnya menjadi fasilitas umum bagi masyarakat justru diduga mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan timah yang beroperasi di kawasan tersebut.
Aktivitas penambangan timah yang disebut-sebut berkedok perusahaan berbentuk CV itu menuai sorotan. Pasalnya, kerusakan jalan semakin terlihat, sementara hingga saat ini masyarakat mempertanyakan belum adanya tindakan tegas dari pihak berwenang terhadap aktivitas yang diduga berdampak pada fasilitas umum tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, nama Indra dan Iqbal disebut-sebut sebagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengurusan aktivitas tambang tersebut. Namun, keterlibatan maupun peran masing-masing pihak masih perlu dikonfirmasi dan dibuktikan lebih lanjut.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya oknum anggota Airud yang bermain di belakang layar. Dugaan tersebut menjadi perhatian serius dan perlu ditelusuri secara objektif oleh institusi terkait.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang membekingi aktivitas yang berpotensi merugikan kepentingan umum.Jangan Sampai Fasilitas Umum Menjadi KorbanMasyarakat tentu berhak mendapatkan jalan yang layak dan aman.
Apalagi, lokasi kerusakan berada di depan Posyandu Desa Kebintik, fasilitas pelayanan masyarakat yang memiliki peran penting bagi warga.
Jika benar kerusakan jalan tersebut berkaitan dengan aktivitas penambangan, siapa yang harus bertanggung jawab?
Apakah pihak pengelola atau pengurus tambang akan mengambil langkah untuk memperbaiki fasilitas umum yang terdampak?
Publik juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan aparat penegak hukum dan instansi terkait terhadap aktivitas tersebut.
Desakan kepada Aparat Penegak HukumAparat penegak hukum, khususnya Polres Bangka Tengah, diminta segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas penambangan di depan Posyandu Desa Kebintik.Pemeriksaan juga diharapkan menyasar legalitas perusahaan atau CV yang disebut-sebut menjadi wadah kegiatan tersebut, pihak pengurus, dugaan kerusakan fasilitas umum, serta informasi mengenai kemungkinan keterlibatan oknum aparat.Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang diduga memiliki jaringan atau kekuatan tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan keterlibatan Indra, Iqbal, maupun oknum Airud masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, termasuk pengelola CV dan instansi terkait.Masyarakat kini menunggu tindakan nyata.
Jangan biarkan jalan umum semakin hancur, sementara pihak yang harus bertanggung jawab justru tidak tersentuh penindakan.(Citra)
