BAU BUSUK PERJALANAN DINAS DPRD PANGKALPINANG TERKUAK! ENAM ANGGOTA DEWAN DIPERIKSA KEJARI, DUGAAN PERJALANAN FIKTIF & MARK-UP MAKIN TERANG” 🚨

PANGKALPINANG – Dugaan skandal anggaran kembali mengguncang DPRD Kota Pangkalpinang. Enam anggota dewan kini resmi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam pusaran penyelidikan dugaan penyimpangan perjalanan dinas yang disinyalir sarat praktik fiktif dan penggelembungan anggaran.

Langkah pemeriksaan ini bukan tanpa dasar. Aparat penegak hukum mencium adanya ketidakwajaran dalam laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu pos pengeluaran rutin namun rawan disalahgunakan.

Adapun enam anggota dewan yang telah dimintai keterangan yakni:

1. Sukardi (Gerindra)
2. Panji Akbar (NasDem)
3. Siti Aisyah (Demokrat)
4. Riska Amelia (NasDem)
5. Achmad Faisal (Demokrat)
6. Dwi Pramono (PPP)

Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang ini disebut sebagai pintu awal untuk membongkar dugaan praktik yang selama ini terbungkus rapi dalam dokumen administratif.

🔍 Dugaan Modus: Dari “Perjalanan Siluman” hingga Mark-Up Sistematis

Berdasarkan informasi yang berkembang, penyidik kini tengah mendalami sejumlah modus yang kerap muncul dalam penyimpangan perjalanan dinas. Salah satu yang paling disorot adalah dugaan perjalanan dinas fiktif—di mana kegiatan dilaporkan seolah-olah dilaksanakan, namun realisasinya tidak pernah terjadi.

Selain itu, terdapat indikasi kuat praktik mark-up anggaran. Biaya transportasi diduga dinaikkan dari harga sebenarnya, penginapan dilaporkan lebih mahal dari tarif riil, hingga uang harian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, modus bahkan dilakukan secara berlapis. Satu kegiatan perjalanan dinas diduga digunakan untuk menampung beberapa klaim anggaran sekaligus, sehingga sulit terdeteksi secara kasat mata.

Tak hanya itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya penggunaan nama peserta atau agenda kegiatan yang tidak valid, serta laporan kegiatan yang bersifat “copy-paste” tanpa kegiatan nyata di lapangan.

📂 Pengulitan Dokumen & Jejak Anggaran

Tim dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang saat ini dikabarkan tengah menguliti berbagai dokumen penting. Mulai dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tiket perjalanan, bukti penginapan, laporan kegiatan, hingga dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Penyidik tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi juga melakukan penelusuran lapangan untuk mencocokkan antara laporan dan fakta sebenarnya. Jika ditemukan perbedaan signifikan, hal itu dapat menjadi pintu masuk untuk peningkatan status perkara.

Sumber menyebutkan, pemeriksaan dilakukan secara maraton guna memetakan alur penggunaan anggaran dan mengidentifikasi potensi keterlibatan pihak lain, baik dari internal DPRD maupun pihak eksternal seperti penyedia jasa perjalanan.

⚖️ Berpotensi Naik ke Penyidikan

Meski saat ini status keenam anggota dewan masih sebagai saksi, perkembangan kasus ini dinilai sangat dinamis. Jika alat bukti dinilai cukup, bukan tidak mungkin perkara ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan, bahkan berujung pada penetapan tersangka.

Para pengamat menilai, kasus perjalanan dinas seringkali menjadi “pintu masuk” untuk mengungkap praktik korupsi yang lebih luas karena sifatnya yang berulang dan melibatkan banyak pihak.

Jika benar terjadi penyimpangan secara sistematis, maka potensi kerugian negara bisa mencapai angka yang signifikan.

🤐 DPRD Bungkam, Publik Geram

Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pernyataan resmi dari pihak DPRD Pangkalpinang maupun keenam anggota dewan yang diperiksa. Sikap bungkam ini justru memicu spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Gelombang desakan pun semakin menguat. Publik menuntut agar proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan.

“Kalau ini dibiarkan, praktik seperti ini akan terus berulang. Harus ada efek jera,” ujar seorang warga Pangkalpinang.

🚨 Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Kasus ini menjadi ujian besar bagi integritas lembaga legislatif daerah. DPRD sebagai wakil rakyat kini berada di bawah sorotan tajam. Kepercayaan publik dipertaruhkan, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang menuntut pengelolaan anggaran secara bersih dan akuntabel.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang diharapkan mampu mengusut kasus ini hingga tuntas tanpa intervensi pihak manapun.

Apakah ini awal terbongkarnya skandal besar di balik perjalanan dinas DPRD? Atau hanya puncak dari gunung es yang selama ini tersembunyi?

Babel News Update akan terus mengawal, menelusuri, dan mengungkap fakta demi fakta dalam kasus ini.(Citra)